PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis dalam upaya global penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan memprioritaskan inisiatif REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Pemprov Kalteng menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun Rencana Aksi REDD+ yang komprehensif. Acara yang digelar di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya, pada Kamis (14/8/2025) ini bertujuan untuk mengintegrasikan upaya konservasi hutan dengan pembangunan berkelanjutan.
Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menegaskan peran vital Kalteng. Sebagai provinsi yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar di Indonesia, Kalteng memegang kunci strategis dalam menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use – FOLU).
“Dokumen Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi yang akan kita rancang ini merupakan upaya strategis dan sistematis. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, tetapi juga untuk membuka peluang akses terhadap pendanaan karbon,” jelas Leonard. Ia menekankan bahwa inisiatif ini bukan sekadar kewajiban, melainkan juga kesempatan ekonomi yang besar bagi daerah.
Leonard juga menekankan filosofi penting yang harus dipegang teguh oleh seluruh pihak, yaitu bahwa menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh dianggap sebagai hambatan bagi pembangunan. Sebaliknya, hal itu harus menjadi modal dasar dan sektor penopang utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. “Pembangunan ekonomi harus dapat berjalan seiring dan beriringan dengan upaya konservasi,” tambahnya, menyerukan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
FGD ini menjadi forum krusial untuk menghimpun informasi, saran, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak-pihak terkait lainnya. Diskusi difokuskan pada penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah, namun tetap mendukung pencapaian target nasional. Leonard berharap, melalui forum ini, terjalin koordinasi dan sinergi yang kuat antar seluruh pihak.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat dan perwakilan penting, termasuk Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kerjasama BAPPERIDA Prov. Kalteng Yoyo, Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi REDD+, perwakilan Damang dari 14 kabupaten/kota, perwakilan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Hutan Adat, Perhutanan Sosial, serta perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan mitra pembangunan. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan lingkungan yang lestari untuk generasi mendatang.
