Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan dengan Bidang Keuangan Daerah. Kegiatan ini menjadi langkah […]
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pengenalan praktik kerja di bidang pertanahan, khususnya terkait penggunaan alat ukur serta teknik penggambaran hasil pengukuran. Melalui kegiatan ini, para peserta magang […]
Rapat ini menjadi bagian dari koordinasi internal untuk membahas pelaksanaan tugas dan langkah-langkah yang berkaitan dengan program serta pelayanan pertanahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui koordinasi dan sinergi internal, Kantor […]
Jakarta – Masyarakat yang mengurus peralihan hak atas tanah kini dapat mengakses layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) di 95 Kantor Pertanahan (Kantah). Perluasan layanan PERINTIS tersebut sudah mulai dijalankan tepat […]
Jakarta – Nomor sertipikat merupakan salah satu informasi yang perlu diketahui masyarakat ketika mengurus berbagai keperluan pertanahan. Nomor pada sertipikat analog dan Seripikat Elektronik memiliki perbedaan jumlah. Pada sertipikat analog, […]
Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan turut mengikuti Acara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2026 yang ke-66 yang dilaksanakan di Kantor Wilayah ATR/BPN. Kegiatan peringatan HANTARU diikuti dengan […]
Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi dan sinergi dalam mendukung proses sertipikasi legal aset tanah milik PT PLN, guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah. […]
Pohuwato – Legalitas tanah menjadi pijakan bagi organisasi keagamaan di Gorontalo untuk mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan. Tanah yang telah digunakan untuk sekolah dan amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato […]
Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna […]
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) yang dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang […]
