PALANGKA RAYA – Tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kian terlihat dari data terbaru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tercatat APBD Kalteng mengalami penurunan tajam dari Rp 10,4 triliun menjadi Rp 5,3 triliun.
Kontraksi juga terjadi pada belanja modal langsung yang merosot signifikan, dari Rp 6 triliun menjadi hanya sekitar Rp 1,6 triliun. Penurunan ini mencerminkan penyusutan lebih dari 70 persen pada sektor belanja yang selama ini menopang pembangunan fisik dan investasi daerah.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Namun tidak akan menghentikan upaya pelayanan kepada masyarakat.
“Bayangkan, dari Rp 10,4 triliun menjadi Rp 5,3 triliun. Belanja modal langsung tinggal Rp 1,6 triliun. Ini tantangan besar, tapi tidak mematahkan semangat kami untuk bekerja,” kata Agustiar, baru-baru ini.
Meski ruang fiskal menyempit, data menunjukkan bahwa sektor fundamental tetap diprioritaskan. Pemerintah daerah memastikan anggaran pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tidak mengalami pengurangan signifikan.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran. “Kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Terutama sektor yang menyentuh langsung masyarakat,” tambahnya.
Program bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan tunai, hingga santunan kematian tetap dijalankan guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, efisiensi menjadi kunci. Gubernur menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja lebih efektif dan inovatif agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
“ASN harus hadir sebagai solusi. Bekerja lebih efektif dan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Yang tidak tepat sasaran, tarik kembali kartunya. Yang berhak tapi belum menerima, pastikan mereka mendapatkan haknya,” tegasnya.
Penurunan APBD ini juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada stabilitas fiskal daerah. (Red)
