MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menunjukkan fokus multi-sektor dalam menyikapi berbagai agenda pembangunan daerah, mulai dari rencana anggaran hingga layanan publik.
Menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, sejumlah fraksi mencermati catatan kerja Dinas terkait defisit sebesar Rp157,7 miliar. Fraksi P-KIR, Fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, dan Karya Indonesia Raya (F-KIR) mendesak Pemda agar mengelola defisit ini dengan hati-hati dan transparan, serta memprioritaskan belanja non-prioritas yang bersifat seremonial.
F-KIR menekankan bahwa belanja defisit hanya layak dialokasikan untuk program produktif dan harus ditutup menggunakan SILPA, bukan skema pinjaman jangka panjang yang membebani fiskal daerah. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, fraksi-fraksi mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan SUMD, pemanfaatan aset, digitalisasi layanan, serta penertiban kontribusi dari sektor pertambangan.
DPRD juga menyoroti pentingnya belanja daerah yang berdampak langsung. Fraksi PDI secara spesifik meminta alokasi yang jelas untuk peningkatan fasilitas Puskesmas/RSUD, pengadaan obat yang transparan, dan jaminan 20% anggaran pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas guru dan akses sekolah di wilayah terpencil.
Terkait infrastruktur, anggota dewan menegaskan bahwa masalah jalan yang rusak harus ditangani dengan perencanaan yang tepat dan berkelanjutan. Anggota DPRD Bima Nusa memberikan apresiasi atas gerak cepat Dinas PUPR Barito Utara yang langsung menangani kerusakan parah di ruas KM 35 Berangin, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab dan perusahaan tambang, serta keselamatan kerja.
Pada aspek jangka panjang, penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2030 mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD H. Suparjan Effendi, yang meminta dokumen strategis ini harus diimplementasikan secara efektif dengan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan, Anggota DPRD Fatih Herman Ab mendorong agar program deteksi dini kanker serviks (IVA/Pap Smear) yang diselenggarakan oleh Fraksi HKN diperluas hingga ke pelosok desa. Ia menekankan agar perlu dilakukan pemeriksaan untuk menghindari malu dan takut pada perempuan agar berani melakukan pemeriksaan rutin, sebagai investasi vital untuk menekan angka kematian dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Secara fraksi menyatakan kesiapan untuk mengawal dan melanjutkan pembahasan RAPBD 2026, memastikan bahwa program pemerintah harus direalisasikan secara nyata, bukan hanya tertulis rapi di atas kertas, serta harus berpihak pada kelompok rentan di Barito Utara.
