KASONGAN – Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Katingan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Anggota DPRD Katingan, Sugianto, S.H., menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, keberhasilan dalam mengatasi isu ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dalam keterangannya, Sugianto mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dunia usaha, orang tua, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan, untuk bersama-sama merangkul kembali anak-anak yang putus sekolah. “Anak-anak yang terputus dari pendidikan harus kita rangkul kembali bersama-sama. Berbagai pendekatan penting dilakukan, guna memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti tantangan besar di lapangan, khususnya terkait minimnya infrastruktur pendidikan. Kondisi ini, seperti keterbatasan akses internet dan listrik di banyak sekolah, berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya ATS. Tanpa fasilitas dasar tersebut, sekolah-sekolah di Katingan akan kesulitan menerapkan kurikulum modern dan memberikan pengalaman belajar yang optimal.
Meskipun demikian, Sugianto menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Justru, hal ini harus menjadi pemicu untuk lebih aktif mencari solusi inovatif. “Saya mengajak semua pihak untuk melihat tantangan ini sebagai peluang untuk berinovasi dan bekerjasama dalam mencari jalan keluar,” ucapnya, menyarankan inisiatif seperti program CSR dari dunia usaha atau swadaya masyarakat sebagai solusi kolaboratif.
