PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi tantangan serius dengan adanya penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Meski mengalami penurunan sebesar Rp 4,2 triliun, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, meyakinkan bahwa seluruh program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat akan tetap berjalan.
Menurut Wagub Edy, penurunan anggaran tersebut merupakan dampak dari “efisiensi-efisiensi” di tingkat pusat. Pihaknya telah melakukan perhitungan matang untuk memastikan kecukupan anggaran bagi program-program prioritas yang telah direncanakan. “Kami memang mengalami penurunan, tahun 2025 ini turun dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 6 triliun akibat dari efisiensi-efisiensi. Kalau kondisinya seperti ini terus,” jelas Wagub Edy.
Salah satu program prioritas yang akan terus dijamin keberlanjutannya adalah Kartu Huma Betang, yang merupakan program unggulan dari Gubernur Kalteng. Wagub Edy menargetkan program ini akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas program strategis meski dihadapkan pada kendala fiskal.
Wagub juga berharap tidak ada lagi pemotongan dan pengembalian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. “Mudah-mudahan, tidak ada lagi potongan dan pengembalian transfer keuangan daerah, sehingga kita bisa mulai bernapas,” ungkapnya. Selain itu, Wagub Edy juga menjelaskan bahwa saat ini pendapatan asli daerah (PAD) sedang mulai membaik, terutama dari sektor penarikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Optimalisasi PAD menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
