KUALA PEMBUANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan terus menunjukkan perannya sebagai lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan. Dalam rapat paripurna yang membahas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, Fraksi Partai Nasdem mengambil sikap tegas dengan menyoroti secara khusus capaian kinerja setiap perangkat daerah. Melalui pandangan umum yang disampaikan, Fraksi Nasdem secara spesifik mendesak Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Ketua Fraksi Nasdem menyatakan bahwa peningkatan SDM merupakan kunci fundamental untuk memastikan bahwa seluruh program kerja pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurutnya, inovasi tidak hanya terletak pada program baru, tetapi juga pada kemampuan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam merespons tantangan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat. “Pemerintah daerah harus fokus pada pengembangan kompetensi ASN agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap perwakilan fraksi.
Selain menyoroti aspek pelayanan publik, Fraksi Nasdem juga memberikan catatan penting terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menyusun strategi yang lebih matang dan terukur dalam upaya meningkatkan PAD. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan kemandirian finansial daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Fraksi Nasdem berharap, dengan SDM yang unggul dan strategi PAD yang tepat, Kabupaten Seruyan dapat semakin maju dan sejahtera.
Langkah Fraksi Nasdem ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sorotan ini menjadi dorongan positif bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus berbenah diri. Meskipun Kabupaten Seruyan telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fraksi Nasdem menegaskan bahwa predikat tersebut harus diimbangi dengan kinerja lapangan yang optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan setiap kritik dan masukan dapat menjadi motivasi untuk perbaikan berkelanjutan.
