PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menunjukkan komitmennya dalam menghadapi potensi krisis di masa depan. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) 2025 yang berkonsep Blended Learning. Kegiatan ini bertujuan membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) agar siap dan tanggap dalam merespons berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Pejabat Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti, ini diikuti oleh jajaran pejabat non-manajerial di lingkungan pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota se-Kalteng. Dalam sambutannya, Sunarti menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi risiko. “Pelatihan ini bukan sekadar alat administratif. Ini adalah instrumen strategis yang akan sangat menentukan langkah cepat dan terukur pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat serta kelancaran layanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, menjelaskan bahwa meskipun pelatihan ini diselenggarakan secara virtual, substansinya tetap mendalam. Peserta tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga dibekali dengan tugas-tugas mandiri yang dirancang untuk memperkuat pemahaman teknis dan analisis mereka. Menurut Nunu, pelatihan ini sangat krusial agar ASN mampu menyusun rencana kontingensi yang komprehensif, realistis, dan sesuai dengan potensi risiko di masing-masing daerah.
Ia juga menegaskan komitmen BPSDM Kalteng untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan zaman. “Kami ingin aparatur kita memiliki kemampuan yang mumpuni, bukan hanya dari aspek teknis, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ketika menghadapi kondisi krisis,” tambahnya.
Pelatihan Renkon 2025 diharapkan dapat mewujudkan nyata kolaborasi antar-instansi, sehingga setiap ASN memiliki peran aktif dan menjadi bagian dari tim terpadu dalam upaya mitigasi risiko di Kalimantan Tengah. Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan upaya pemerintah dalam menciptakan ASN yang tidak hanya melayani, tetapi juga sigap, tangguh, dan adaptif.
