KUALA PEMBUANG — Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan mengikuti Sosialisasi Fasilitasi Bantuan Hukum dan Mekanisme Pemberian Permohonan Keterangan Ahli yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan perlindungan hukum melalui efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan fasilitasi bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan/atau mantan pegawai yang menghadapi persoalan pidana yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan serta subunsur tata ruang.
Melalui sosialisasi ini, peserta mendapatkan penjelasan terperinci mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum dan mekanisme permintaan keterangan ahli. Pemaparan mencakup prosedur administrasi, dokumen pendukung yang diperlukan, batasan kewenangan, serta koordinasi antar unit di lingkungan ATR/BPN dalam mendukung proses hukum yang tengah berjalan.
Salah satu fokus pembahasan adalah pentingnya memahami peran dan batasan keterangan ahli dalam proses peradilan, sehingga keterangan yang diberikan dapat membantu hakim dalam memutus perkara secara objektif dan berdasarkan fakta teknis di lapangan. Narasumber juga menekankan bahwa setiap permohonan bantuan hukum harus didasari bukti dan alasan yang kuat, serta mengikuti alur prosedural yang telah ditetapkan kementerian.
Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan pada kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan pemahaman pegawai dalam menghadapi potensi permasalahan hukum yang terkait dengan tugas mereka. Dengan adanya pemahaman yang seragam di seluruh jajaran, pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip kepastian hukum.
