PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya menggenjot percepatan transformasi digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, memangkas birokrasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan. Upaya strategis ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Subandi.
Dalam pernyataannya, Subandi secara tegas meminta agar pemerataan pelayanan berbasis digital dapat segera direalisasikan. Ia menilai, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan memiliki peran krusial dalam mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dengan lebih cepat dan tepat. “Kami meminta Pemko Palangka Raya agar mempercepat pemanfaatan platform digital di seluruh lini pelayanan, khususnya di tingkat kelurahan hingga kecamatan,” katanya.
Lebih lanjut, Subandi menjelaskan bahwa penerapan teknologi ini dapat mempercepat proses administrasi, memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit, dan secara efektif mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga melihat potensi platform digital sebagai media pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga komunikasi antara pemerintah dan warga menjadi lebih transparan dan responsif.
Subandi menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan platform digital yang harus ramah pengguna, terutama bagi warga yang berada di pinggiran kota atau memiliki keterbatasan akses. “Pemko harus bisa berinovasi dan mengembangkan aplikasi lokal yang ramah pengguna, khususnya bagi warga yang berada di pinggiran kota atau memiliki keterbatasan akses,” tegasnya. Ia juga berharap sistem digital yang dibangun dapat menyediakan pelaporan data, pencatatan penduduk, pelayanan izin, hingga sistem informasi bantuan sosial secara real-time dan terintegrasi dengan pusat data kota.
Menanggapi kebutuhan ini, Subandi menegaskan bahwa DPRD Kota Palangka Raya siap memberikan dukungan penuh, baik melalui kebijakan anggaran maupun regulasi, guna mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat pemerintahan terbawah. Ia juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan pelatihan bagi aparatur kelurahan dan kecamatan agar mereka siap mengelola sistem digital secara optimal.
